Mau Tau Lengkap Rincian Besaran Pesangon PHK dan Pensiun dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Masa Kerja

JURNALIS.ID- Lengkap rincian besaran pesangon PHK dan Pensiun dalam UU Cipta Kerja berdasarkan masa kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Jateng Verifikasi 3 Orang Pemohon Kewarganegaraan

Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (21/3/2023).

Ada sejumlah perubahan dalam UU Cipta Kerja yang baru ketok palu kemarin itu.

Baca juga: Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Memberikan Perlindungan Pada Pekerja Migran Indonesia

Di antaranya adalah aturan terkait besaran pesangon bagi karyawan yang di-PHK atau Pensiun.

"Aturan itu tertuang dalam Pasal 156 ayat (1)".

Baca juga: Peringati May Day, Polres Semarang dan Serikat Buruh Gelar Halal Bihalal

Dalam aturan itu disebutkan, bahwa pemberian pesangon menjadi 9 kali ditanggung oleh pengusaha.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja [PHK], pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, " demikian bunyi Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja.

Baca juga: Komitmen di Aksi May Day, Kapolri: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh

Dengan demikian, untuk pekerja atau karyawan yang bekerja 8 tahun atau lebih, maka akan mendapatkan pesangon berupa 9 bulan upah.

Uang pesangon ini diberikan kepada karyawan atau pekerja dengan masa kerja mulai kurang dari 1 tahun.

Baca juga: Anggaran Kemnaker Naik, PPP Minta Perlindungan Pekerja Migran Ditingkatkan

Sementara untuk uang pernghargaan, hanya diberikan kepada pekerja atau karyawan dengan masa kerja minimal 3 tahun.

Yang terbesar adalah mereka yang memiliki masa kerja di atas 24 tahun, yakni 10 bulan upah.

Serikat Buruh Ancam Bakal Demo Besar-besaran Jika Perppu Cipta Kerja Tak Dicabut, Jokowi Diminta Lakukan Ini

Jadi, total uang pesangon yang didapat karyawan atau pekerja dengan masa kerja terlama adalah berupa 19 bulan upah.

Berikut rincian besaran pesangon PHK dan pensiun dalam UU Cipta Kerja berdasarkan masa kerja.

Baca juga: Perlindungan Buruh Di Era Digitalisasi Jadi Komitmen Pemerintah

Untuk Pesangon jika kena PHK atau pensiun.

Masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan 1 bulan upah.

Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan 2 bulan upah.

Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan 3 bulan upah.

Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan 4 bulan upah.

Baca juga: Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia

Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan 5 bulan upah.

Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan 6 bulan upah.

Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan 7 bulan upah.

Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan 8 bulan upah.

Masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan 9 bulan upah.

Baca juga: Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

Uang Penghargaan PHK atau Pensiun;

Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan 2 bulan upah.

Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, mendapatkan 3 bulan upah.

Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapatkan 4 bulan upah

Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, mendapatkan 5 bulan upah.

Baca juga: Hari Migran Internasional, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Lebih Sigap Lindungi PMI

Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, mendapatkan 6 bulan upah.

Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, mendapatkan 7 bulan upah.

Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, mendapatkan 8 bulan upah.

Masa kerja 24 tahun atau lebih, mendapatkan 10 bulan upah.

Uang penggantian hak PHK atau Pensiun;

Baca juga: Suir Syam: Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja.

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Itulah informasi lengkap rincian besaran pesangon PHK dan pensiun dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Masa Kerja. (**)